Dilihat dari sisi lain, kebijakan diskon dan keringanan pajak ini justru memunculkan pertanyaan mendasar: kenapa pemerintah seolah-olah “mengemis” agar masyarakat mau membayar kewajibannya sendiri?
Kalau ditelusuri dari berbagai sudut pandang – ekonomi, sosial, hukum, hingga kepercayaan publik – ini menunjukkan ada akar masalah yang belum selesai:
1. Dari sisi ekonomi: Besarnya tunggakan dari lebih 750 ribu unit kendaraan mengindikasikan bahwa beban pajak selama ini terasa memberatkan atau tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan. Masyarakat enggan membayar bukan semata-mata melanggar aturan, tapi karena daya beli tertekan dan kebutuhan dasar seringkali jadi prioritas utama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
2. Dari sisi hukum dan keadilan: Pemberian diskon berulang kali justru bisa menciptakan persepsi bahwa aturan tidak tegas. Mengapa kewajiban yang seharusnya dipenuhi justru harus “diberi hadiah” agar ditaati? Ini menunjukkan bahwa penegakan aturan yang konsisten selama ini lemah, sehingga pemerintah harus mengambil jalan pintas agar kas masuk
3. Dari sisi tanggung jawab publik: Ada kesan bahwa pemerintah lebih sibuk mencari cara agar uang cepat masuk kas daerah, ketimbang memperbaiki akar penyebabnya — seperti memastikan pajak yang terkumpul benar-benar digunakan untuk kepentingan umum yang terasa langsung oleh masyarakat. Ketika rakyat ragu uangnya dikelola dengan baik dan bebas dari penyelewengan, wajar jika minat membayar pun menurun.
Jadi, di balik kebijakan pemberian keringanan ini, sebenarnya tergambar ketidakseimbangan: pemerintah harus “memberi-murah” agar rakyat mau memenuhi kewajibannya, padahal idealnya kepatuhan muncul karena aturan yang adil, beban yang terukur, dan kepercayaan bahwa apa yang disetorkan akan kembali dalam bentuk pelayanan publik yang layak.
Saya bicara ini, karena atas keresahan dan kegundahan yang ada di benak pemikiran dan jiwa saya paling dalam. Serta kepedulian saya kepada tanah Lampung yang saya cintai. Sebagai putra asli daerah ini, saya melihat langsung potret ketimpangan, tindihan, dan jarak yang makin melebar antara si kaya dan si miskin, jauh dari rasa kesetaraan sosial yang seharusnya kita nikmati bersama.
Dan yang paling disayangkan: pemerintahan Lampung selama ini gagal dalam menjalankan programnya, karena hanya mengulang pola dan program yang sama persis seperti pemerintahan sebelumnya. Jika benar-benar ingin membawa Lampung maju, maka hal pertama yang harus diubah adalah mindset atau cara berpikirnya – tidak boleh terus terjebak dalam pola pikir lama yang tidak membawa perubahan berarti.
Lihatlah kekayaan luar biasa yang Tuhan titipkan ke Lampung, semua ada lengkap di sini:
* HASIL BUMI & PERTANIAN
Sawit, karet, kopi, lada, kakao, hingga pangan seperti padi dan jagung. Kita lumbung pangan nasional, buah-buahan melimpah, hutan menghasilkan kayu dan damar. Masalah utama kita selama ini cuma jual bahan mentah. Kalau kita bangun pabrik pengolahan di sini, nilai jual berlipat ganda, pajak masuk rutin, dan ekonomi berputar di daerah sendiri.
* DI BAWAH PERUT BUMI: CADANGAN RAKSASA
Siapa sangka kita punya potensi 830 juta barel minyak & gas, batu bara melimpah di sejumlah wilayah, emas dan logam berharga di jajaran pegunungan, serta energi panas bumi yang tak habis-habis. Belum lagi bahan galian industri seperti batu kapur dan andesit yang sangat dibutuhkan pembangunan. Ini harta karun yang kalau dikelola benar, pendapatan daerah bisa berpuluh kali lipat, tidak perlu pusing cari uang lain.
* KEKAYAAN LAUT & LOKASI STRATEGIS
Pesisir panjang yang membentang luas menyimpan kekayaan laut yang melimpah: ikan, udang, rumput laut, garam, dan sumber daya lain yang tak ternilai. Ditambah posisi kita sebagai Gerbang utama, jalur logistik yang sangat strategis. Ini nilai jual tertinggi kita untuk menarik minat investor, termasuk dari luar negeri dan negara-negara tetangga.
B. *INI PANDANGAN TEGAS SAYA:*
Urat nadi Lampung menuju sejahtera dan merata hanya akan tercapai jika kita benar-benar mengelola program dan proyek strategis untuk menjadikan Lampung mandiri. Bukan malah terjebak mengotak-atik uang pajak atau berutang demi membangun infrastruktur – itu menurut saya harapan ilusi semu yang tak akan membawa kesejahteraan, justru akan melahirkan jurang ketimpangan yang makin lebar antara si kaya dan si miskin.
Gagasan ini bukanlah hal yang mustahil diwujudkan, melainkan jalan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Lampung. Pemikiran serupa juga telah lama dikaji oleh para akademisi, peneliti di berbagai perguruan tinggi, dan diulas media, yang menyoroti pentingnya pengolahan sumber daya di tempat, menciptakan nilai tambah, serta menghindari paradoks daerah kaya namun rakyat kurang sejahtera.
Perlu saya sampaikan, tulisan ini tetap sebagai pandangan pribadi, hasil kepedulian, dan usulan demi kemajuan daerah – bukan pernyataan mutlak atau tuduhan terhadap siapa pun.
Saya menuliskan ini bukan untuk mencari pujian, bukan pula untuk menunjukkan kepintaran semata. Melainkan sebagai cermin kecil yang memantulkan apa yang banyak orang rasakan namun belum sempat disampaikan. Seperti benih yang menanti tanah yang subur, gagasan ini saya serahkan dengan kerendahan hati, agar dapat menjadi bahan renungan dan bahan diskusi bersama, bukan penilaian yang memutlakkan.
Saya pesankan ini kepada Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung yang kami cintai. Semoga sehat selalu dan senantiasa diberikan kebijaksanaan, ketajaman hati, serta kekuatan dalam memimpin daerah ini menuju masa depan yang lebih adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh anak bangsa di tanah Lampung.
Analisis:
*Muhammad Ali*
Pengamat Sosial & Kebijakan Negara, Praktisi Hukum
