JAKARTA – Ketika masyarakat Aceh masih berjibaku menghadapi dampak banjir dan berbagai persoalan daerah, aktivitas Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem yang disebut berulang kali bepergian ke Kuala Lumpur, Malaysia, menuai sorotan.
Warga mempertanyakan efektivitas kepemimpinan Pemerintah Aceh ketika kepala daerah dinilai tidak selalu berada di tengah masyarakat saat berbagai persoalan membutuhkan penanganan cepat.
“Kalau memang untuk berobat, tentu kita memahami. Tetapi masyarakat juga berhak bertanya, apakah pemerintahan tetap berjalan maksimal? Siapa yang memastikan persoalan rakyat ditangani ketika gubernur berada di luar negeri?” ujar seorang warga Aceh korban banjir yang tidak ingin disebutkan namanya, Kamis (12/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
BANJIR BELUM SELESAI, PERTANYAAN MAKIN KERAS
Banjir menjadi salah satu persoalan yang membuat keresahan masyarakat semakin kuat. Di tengah kebutuhan penanganan bencana, persoalan infrastruktur dan pelayanan publik juga masih menjadi perhatian.
Warga menilai kepala daerah seharusnya menunjukkan kehadiran dan kepemimpinan yang kuat dalam situasi seperti itu.
“Rakyat memilih pemimpin bukan hanya untuk melihatnya dalam acara seremonial. Ketika rakyat terkena banjir, ketika jalan rusak dan ekonomi sulit, di situlah kepemimpinan diuji,” katanya.
Ia juga mempertanyakan berbagai kebijakan pemerintahan, termasuk dinamika pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh.
“Jangan sampai pemerintah sibuk dengan urusan internal, sementara persoalan rakyat justru menumpuk,” ujarnya.
DESAK PRESIDEN EVALUASI PEMERINTAHAN ACEH
Kekecewaan tersebut kini diarahkan kepada pemerintah pusat. Warga meminta Presiden Prabowo Subianto tidak menutup mata terhadap dinamika pemerintahan Aceh.
Menurutnya, pemerintah pusat perlu memastikan roda pemerintahan Aceh berjalan efektif dan seluruh pejabat menjalankan tugas sesuai ketentuan.
“Kami meminta Presiden turun tangan dan mencari solusi. Kalau gubernur memang sedang fokus pada persoalan kesehatan, tentu harus ada mekanisme yang memastikan pemerintahan tetap berjalan maksimal,” katanya.
Ia menegaskan, kritik tersebut bukan ditujukan untuk mempersoalkan hak seseorang mendapatkan layanan kesehatan, melainkan mempertanyakan tanggung jawab pemerintahan kepada masyarakat.
KPK DIMINTA PERIKSA JIKA ADA DUGAAN PELANGGARAN
Sorotan juga diarahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Warga meminta setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan, fasilitas negara, maupun anggaran diperiksa secara objektif apabila terdapat indikasi pelanggaran.
“Jangan ada kesan pejabat tertentu kebal hukum. Kalau memang tidak ada pelanggaran, buktikan secara terbuka. Kalau ada dugaan pelanggaran, periksa sesuai hukum,” tegasnya.
Namun, seluruh tudingan maupun dugaan tersebut, kata dia, harus dibuktikan melalui data dan mekanisme hukum yang berlaku.
“COPOT, PERIKSA, GANTI”
Kritik terhadap Mualem bahkan mulai berkembang menjadi tuntutan politik.
Warga menyatakan tidak menutup kemungkinan turun ke jalan jika pemerintah pusat tidak merespons keresahan yang berkembang.
“Copot Mualem! Periksa Mualem! Ganti Mualem!” serunya.
Bagi warga, Aceh saat ini membutuhkan pemerintahan yang hadir dan bekerja penuh menghadapi persoalan masyarakat.
“Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang hanya hadir ketika ada acara. Rakyat membutuhkan pemimpin yang hadir ketika bencana datang dan ketika masyarakat membutuhkan pertolongan,” pungkasnya.
