ACEH TENGGARA – Rasa malu seorang relawan presiden menjadi cermin paling jujur tentang bagaimana negara mengelola penderitaan rakyatnya di ujung jalan nasional. Di Desa Kuning I, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, banjir yang merendam Jalan Nasional lintas Kutacane-Medan bukan lagi dianggap sebagai musibah tahunan, melainkan sebagai bukti telanjang dari kelalaian perencanaan dan lambannya pemerintah pusat dalam mengambil keputusan.
Suara itu datang dari Mashuri Haryono, Ketua Relawan Prabowo-Gibran sekaligus Ketua Bara JP Aceh Tenggara. Ia bukan pengamat dari luar, ia adalah warga Kuning I sendiri, tim pemenangan presiden tiga periode, yang kini harus menunduk malu setiap kali warga bertanya kepadanya kapan banjir ini akan selesai.
“Saya sebagai warga Kuning, sekaligus tim presiden tiga periode. Saya cukup malu dan kecewa apabila masyarakat menanyakan gimana tim sukses presiden masalah ini, tolong solusi dibuat untuk banjir ini. Sudah beberapa hari, atau beberapa bulan, atau beberapa tahun,” kata Mashuri dalam rekaman video yang diambil di lokasi banjir pada Selasa, 27 Oktober 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan Mashuri bukan sekadar keluhan. Itu adalah tamparan keras bagi pemerintah pusat, khususnya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh dan Kementerian PUPR, yang hingga hari ini masih membiarkan Jembatan Kuning I berdiri dengan desain yang terlalu rendah. Mashuri menegaskan, jembatan itulah biang utama banjir. Ketika hujan mengguyur Aceh Tenggara selama tiga hari berturut-turut, debit air sungai tidak tertampung, meluap ke badan jalan nasional, dan membawa material batu serta kayu yang menyumbat kolong jembatan. Ketinggian air yang mencapai 60 sentimeter itu bukan hanya merendam aspal, tetapi merendam nalar sehat pengelolaan jalan nasional.
Mashuri mengaku sudah tidak sanggup lagi memberikan jawaban kepada warga. Setiap musim hujan, pertanyaan yang sama berulang, dan setiap kali pula jawaban yang ia miliki hanya berupa harapan kosong. Ia menggambarkan penderitaan fisik warga yang kini sudah pada tahap melukai.
“Tolong dinas terkait turun, bantu kami ini sudah luka kaki-kaki kami ini. Itu saja dari saya, Ketua Relawan Presiden Republik Indonesia,” ujarnya dengan nada getir.
Rasa malu yang diungkapkan Mashuri itu menjadi penanda bahwa persoalan Kuning I telah melampaui urusan teknis. Ketika relawan presiden sendiri merasa malu karena infrastruktur di wilayahnya tidak kunjung diperbaiki, maka yang dipertaruhkan adalah kredibilitas janji pembangunan itu sendiri. Pemerintah pusat tidak bisa lagi berlindung di balik alasan sedang menggelar rapat atau menunggu persetujuan alokasi anggaran pembebasan lahan seperti yang selalu disampaikan oleh PPK 3.5 BPJN Aceh.
Mashuri secara tegas meminta agar persoalan ini segera dibawa ke tingkat pusat dan meminta bantuan kepada anggota DPR RI dari Partai PKB, Irmawan, S.Sos., M.M., yang duduk di Komisi V yang membidangi infrastruktur. Baginya, Irmawan adalah putra daerah Aceh Tenggara yang memiliki akses langsung untuk mendesak Menteri PUPR agar tidak hanya mendengar laporan dari bawahannya di BPJN, tetapi melihat langsung penderitaan di lapangan. Ia tidak menuduh Irmawan ingkar janji, ia justru menitipkan harapan agar aspirasi dari Kuning I ini bisa dikawal hingga ke meja Presiden Prabowo.
Harapan yang sama juga disuarakan oleh warga lain di lokasi, Rudi Tarigan, yang berdiri tepat di tengah antrean panjang kendaraan yang lumpuh total. Rudi memperkuat apa yang dikatakan Mashuri. Ia menyebut penanganan banjir selama ini seperti ritual menguras uang negara: setiap banjir datang, ekskavator diturunkan, lumpur dibersihkan, lalu pergi, dan besok banjir lagi dengan pola yang sama.
“Derita ini, bencana ini sengaja dipelihara oleh BPJN karena tidak tuntas-tuntas. BPJN mungkin tidak mempunyai tim teknis bagaimana untuk merobohkan jembatan dan membangun jembatan Bailey sementara agar air tidak meluap ke permukiman. Kalau itu dibuat, mungkin banjir tidak bertahun-tahun larut-larut,” kata Rudi.
Dua kesaksian warga ini memperlihatkan potret ironis. Di satu sisi, anak-anak di Kuning I menjadikan badan jalan nasional yang terendam sebagai kolam renang dan tempat bermain, sebuah pemandangan yang memilukan. Di sisi lain, truk pengangkut BBM, sembako, dan angkutan umum tertahan berjam-jam, membuat roda ekonomi Aceh Tenggara lumpuh. Sementara jalur alternatif Kute Lang-lang – Terutung Payung harus dipaksakan untuk dilalui kendaraan pribadi.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara pun tak luput dari sorotan tajam yang disampaikan Mashuri. Ketika warga sudah terluka kakinya dan relawan presiden sudah malu menjawab pertanyaan rakyat, di mana keberpihakan Pemkab? Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang hanya menjanjikan pembersihan kayu di bawah jembatan dinilai hanya bekerja pada akibat, bukan pada penyebab. Forkopimda yang diminta turun tangan oleh LSM untuk bernegosiasi dengan warga yang memblokir jalan, seharusnya hadir jauh sebelum pemblokiran itu terjadi.
Kini desakan itu mengerucut pada satu tuntutan yang disuarakan Mashuri Haryono mewakili warga Kuning I: pemerintah pusat harus segera bertindak. Bongkar Jembatan Kuning I yang terlalu rendah itu, bangun Jembatan Bailey sementara yang lebih tinggi agar air bisa mengalir, dan hentikan siklus banjir abadi ini sebelum tahun 2027. Rakyat tidak butuh lagi rapat dan janji pembebasan lahan, rakyat butuh jembatan yang tidak membuat mereka malu menjadi warga negara di jalan nasionalnya sendiri. (TIM)
