SUMUT — Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja strategis ke kawasan Tapanuli, Sumatera Utara, pada Jumat (4/9/2026). Kunjungan ini difokuskan untuk meninjau langsung progres pembangunan Hunian Tetap (Huntap) serta infrastruktur pendukung di Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, hingga Tapanuli Selatan.
Setibanya di Bandar Udara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Pinangsori, Wapres Gibran disambut langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu agenda utama peninjauan adalah kawasan Huntap Kelurahan Aek Parombunan di Kota Sibolga, guna memastikan kualitas serta percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat.
Di sela-sela peninjauan agenda daerah, Wapres Gibran berkesempatan melakukan dialog singkat dengan Ketua DPW Laskar Gibran Sumatera Utara, Samson Sembiring, yang didampingi oleh Bendahara Betharia Kembaren.
Momen hangat tersebut dimanfaatkan jajaran pengurus untuk memaparkan berbagai program prioritas Laskar Gibran Sumut, khususnya pemberdayaan generasi muda serta pemanfaatan limbah organik berbasis budidaya maggot.
Ketua DPW Laskar Gibran Sumut, Samson Sembiring, menyampaikan bahwa arahan singkat Wapres memberikan suntikan semangat baru bagi jajarannya di daerah.
“Pertemuan ini singkat namun penuh makna. Pesan utamanya adalah bagaimana anak muda Sumut terus bergerak aktif menciptakan kegiatan yang berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Samson.
Lebih lanjut, Samson menegaskan komitmennya dalam menjalankan arahan Ketua Umum Laskar Gibran, Leonardo Sirait, untuk mendorong keterlibatan positif anak muda di berbagai bidang, termasuk olahraga dan lingkungan.
“Sesuai arahan Ketum Leonardo Sirait, kami berfokus merangkul pemuda-pemudi Sumut untuk terjun langsung ke berbagai kegiatan positif dan berdampak diwilayah, Ini sejalan dengan semangat dan tagline kami: Generasi Indonesia Berani,” tegasnya.
Rangkaian kunjungan kerja Wapres Gibran di Tapanuli diakhiri dengan peninjauan sejumlah titik fasilitas publik lainnya, sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam menyerap aspirasi dan memastikan pemerataan pembangunan di daerah.
