Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sebuah pidato yang sejujurnya, membuat kita semua tertegun. Beliau tidak berbicara tentang retorika kosong, melainkan menohok langsung ke jantung permasalahan negeri ini, yaitu keadilan ekonomi.
Presiden mengingatkan sebuah ironi besar. Kita ini hidup di atas tanah yang dipenuhi nikel, tembaga, emas, kelapa sawit hingga batu bara. Namun, selama puluhan tahun, pertumbuhan ekonomi yang diagung-agungkan dalam statistik ternyata belum dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat.
“Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri.”
Itu adalah kalimat tajam dari Pak Presiden. Sebuah pengakuan jujur bahwa arah pembangunan kita harus diubah. Tidak lagi sekadar mengejar angka di atas kertas, tapi harus berwujud kesejahteraan riil. Hilirisasi, penguatan ekonomi desa, hingga program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi fokus pemerintah saat ini agar manfaat kekayaan bangsa bisa langsung dirasakan oleh mereka yang paling rentan.
Kalau mau jujur kegelisahan Presiden Prabowo itu dapat dijawab dengan tuntas dengan Sistem Islam.
Dalam Islam konsep kepemilikan sangat unik namun esensial, yang jika ditarik benang merahnya, bisa menjadi solusi konkret atas apa yang dikeluhkan oleh Presiden kita.
Islam membagi kepemilikan menjadi tiga: Kepemilikan Individu, Kepemilikan Negara dan Kepemilikan Umum. Nah, di sinilah letak kuncinya.
Sumber daya alam yang jumlahnya melimpah ruah seperti tambang emas, nikel, batu bara, minyak hingga hutan, mutlak masuk ke dalam kategori Kepemilikan Umum atau Milkiyah Ammah.
Apa artinya? Artinya, barang-barang tersebut adalah milik seluruh rakyat. Haram hukumnya diserahkan, diprivatisasi atau dikuasai oleh segelintir individu, apalagi korporasi asing.
Posisi negara dalam pandangan Islam, bukanlah sebagai pemilik yang berhak menjual aset tersebut, melainkan hanya sebagai pengelola.
Mari kita hubungkan dengan pidato Pak Presiden. Pak Presiden tidak ingin rakyat sekadar jadi ‘penonton’. Dalam pandangan Islam, rakyat bukan sekadar penonton, tapi mereka adalah pemilik sah dari kekayaan tersebut!
Jika konsep Islam ini diimplementasikan, maka negara bertugas menambang emas, mengolah nikel dan menyuling minyak bumi tersebut. Lalu, ke mana hasilnya? Hasil pengelolaannya wajib dikembalikan seluruhnya kepada rakyat. Pengembaliannya bisa dalam dua bentuk:
Pertama, Pelayanan publik gratis dan berkualitas, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Kedua, Distribusi langsung yang menjamin kebutuhan dasar rakyat.
Bukankah ini sangat sejalan dengan cita-cita program Makan Bergizi Gratis dan peningkatan kesejahteraan riil yang disebut oleh Pak Prabowo? Negara membiayai gizi generasi penerusnya bukan dari utang atau pajak yang mencekik, melainkan dari hasil pengelolaan mandiri kekayaan alam milik rakyat itu sendiri.
Sistem Islam memberikan fondasi filosofis dan sistemik yang kokoh bahwa keadilan ekonomi bukanlah utopia. Bahwa hilirisasi tidak boleh berhenti pada membesarkan industri semata, tetapi harus dipastikan tata kelolanya agar kekayaan itu benar-benar mengalir ke meja makan rakyat di desa-desa, membiayai anak-anak sekolah dan menghapus kelaparan.
Kekayaan alam kita terlalu besar jika hanya dinikmati segelintir orang. Saatnya negara memposisikan diri sebagai pengemban amanah pengelolaan dan rakyat sebagai pihak yang paling berhak menikmati hasilnya. Bukan lagi sekadar penonton di negerinya sendiri, tapi tuan rumah di atas tanahnya yang kaya raya. Semua itu hanya bisa terwujud dengan sistem Islam dalam naungan Khilafah. (fjn) Editorial Rumah Tsaqofah | Dirancang untuk: Kesadaran Umat
Redaksi//
Detikdki.com
Investigasi
