Diduga Tanah Pengairan Diperjualbelikan, Warga Minta Aparat Lakukan Penyelidikan

MAT SUKENI

- Redaksi

Selasa, 2 Juni 2026 - 10:39 WIB

5041 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mekarmaya // Dugaan praktik jual beli tanah pengairan di wilayah Desa Mekarmaya terus menjadi perhatian masyarakat. Lahan yang diduga merupakan bagian dari fungsi pengairan tersebut disebut-sebut telah dialihkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dengan melibatkan oknum pemerintah desa serta oknum penghuni Grand Cilamaya Residence (GCR).

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat sekitar, tanah yang diduga merupakan tanah pengairan tersebut kabarnya diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp3,5 juta per kapling. Informasi ini menimbulkan keresahan dan pertanyaan publik mengenai legalitas transaksi serta status hukum tanah yang diperjualbelikan tersebut.Di lokasi yang diduga menjadi objek transaksi, tampak adanya aktivitas pemagaran dan pembangunan yang semakin menguatkan dugaan telah terjadi penguasaan lahan secara fisik. Warga meminta pemerintah dan aparat terkait segera melakukan penelusuran guna memastikan apakah lahan tersebut memang merupakan tanah pengairan atau aset yang diperuntukkan bagi kepentingan umum.

Apabila terbukti tanah tersebut merupakan tanah pengairan, fasilitas umum, atau aset negara/daerah yang dialihkan tanpa prosedur yang sah, maka pihak-pihak yang terlibat berpotensi menghadapi konsekuensi hukum berupa pembatalan transaksi, pembongkaran bangunan, sanksi administrasi, gugatan perdata, hingga proses pidana apabila ditemukan unsur penyalahgunaan kewenangan, pemalsuan dokumen, penggelapan aset, atau tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara maupun daerah.Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Karawang, instansi pengairan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Inspektorat, serta aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi secara terbuka dan profesional agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Jika benar tanah pengairan diperjualbelikan dengan sistem kapling dan melibatkan oknum tertentu, maka persoalan ini harus diusut secara transparan karena menyangkut aset yang memiliki fungsi sosial dan kepentingan publik,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Desa Mekarmaya maupun pihak lain yang disebut-sebut terkait dengan dugaan transaksi tersebut. Oleh karena itu, seluruh informasi yang berkembang saat ini masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut dari pihak-pihak yang berwenang.

Redaksi//

Detikdki.com

Investigasi 

Berita Terkait

Genjot Pembangunan, Koramil 411-04/Tmj, Kodim 0411/KM, Bersama Ratusan Warga Gotong Royong Cor Jembatan Sungai Punggur Utara.
BANGKALAN RAIH PENGHARGAAN NASIONAL BKKBN: SINERGI BANGGA KENCANA DAN PROGRAM PRIORITAS DIPUJI TINGGI
Diduga Ada Pungli Surat Kesehatan Nikah Rp150 Ribu, Ketua LPK-GPI Tulang Bawang Angkat Bicara
Prof Sutan Nasomal Yakin Kapolres Bogor Akan Mewujudkan Harapan Masyarakat Tegaknya Hukum Tanpa Tebang Pilih
Fahd El Fouz A Rafiq : Pemberhentian Sekjend AMPI Tidak Sah dan Melanggaran Aturan Partai Golkar
Sertifikasi Bukan Pengganti Gaji, PAKIS Minta Pemkab Bangkalan Bertanggung Jawab
Sejumlah Media Mengecam Keras Aksi Main Hakim Sendiri: Tidak Ada Satupun Harta dan Tahta Yang Sebanding Dengan Nyawa Manusia
Maraknya Judi Tembak Ikan di Kecamatan Sei Bamban, Warga Minta Penertiban

Berita Terkait

Kamis, 30 Juli 2026 - 16:55 WIB

BANGKALAN RAIH PENGHARGAAN NASIONAL BKKBN: SINERGI BANGGA KENCANA DAN PROGRAM PRIORITAS DIPUJI TINGGI

Kamis, 30 Juli 2026 - 12:55 WIB

Diduga Ada Pungli Surat Kesehatan Nikah Rp150 Ribu, Ketua LPK-GPI Tulang Bawang Angkat Bicara

Rabu, 29 Juli 2026 - 01:31 WIB

Prof Sutan Nasomal Yakin Kapolres Bogor Akan Mewujudkan Harapan Masyarakat Tegaknya Hukum Tanpa Tebang Pilih

Selasa, 28 Juli 2026 - 23:58 WIB

Fahd El Fouz A Rafiq : Pemberhentian Sekjend AMPI Tidak Sah dan Melanggaran Aturan Partai Golkar

Selasa, 28 Juli 2026 - 18:08 WIB

Sertifikasi Bukan Pengganti Gaji, PAKIS Minta Pemkab Bangkalan Bertanggung Jawab

Senin, 27 Juli 2026 - 14:55 WIB

Sejumlah Media Mengecam Keras Aksi Main Hakim Sendiri: Tidak Ada Satupun Harta dan Tahta Yang Sebanding Dengan Nyawa Manusia

Sabtu, 25 Juli 2026 - 10:35 WIB

Maraknya Judi Tembak Ikan di Kecamatan Sei Bamban, Warga Minta Penertiban

Jumat, 24 Juli 2026 - 21:34 WIB

Pemuda 24 Tanah Merah Laok Bentuk Panitia Persiapan HUT RI ke-81, Siap Gelar Semarak Perayaan Termasuk Baksos Pengobatan Gratis  

Berita Terbaru